Tinjauan Kebijakan Pendidikan

PROSES DAN PROSEDUR KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN

Oleh: Ahmad Rifai, S.Pd.,M.Pd.¹⁾

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisikpotensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapatberfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-citakemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan. organis, harmonis, dinamis. guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Kita harus mengakui bahwa mutu pendidikan di negara kita masih rendah.  Kualitas pendididkan kita masih berada di bawah rata-rata negara berkembang lainnya.   Hasil survai World Competitiveness Year Book tahun 1997-2007 menunjukkan bahwa dari 47 negara yang disurvai, pada tahun 1997 Indonesia berada pada urutan 39, pada tahun 1999, berada pada urutan 46. Tahun 2002, dari 49 negara yang disurvei, Indonesia berada pada urutan 47, dan pada 2007 dari 55 negara yang disurvai, Indonesia menempati posisi ke-53.  Menurut laporan monitoring global yang dikeluarkan lembaga PBB, UNESCO, tahun 2005 posisi Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik. Selain itu, menurut laporan United Nations Development Programme (UNDP), kualitas SDM Indonesia menempati urutan 109 dari 177 negara di dunia. Sedangkan menurut The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang merupakan lembaga konsultan dari Hongkong menyatakan kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah, di antara 12 negara Asia yang diteliti, Indonesia satu tingkat di bawah Vietnam (Syamsuri, 2013).

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia/internasional dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia (Edison A. Jamli, 2005).

Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kualitas internasional ini tentulah tidak mudah. Oleh karena itu perlu ada political well dan komitmen dari pemerintah, juga satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis menggunakan strategi khusus mulai rekruitmen peserta didik, proses pembelajaran, kurikulum,, tenaga pendidik dan kependidikan, penyediaan sarana dan fasilitas belajar disiapkan sedemikian rupa sampau memenuhi syarat yang ditentukan.

Menghadapi persaingan global yang semakin kuat, mau tidak mau pemerintah dan masyarakat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengerahkan segenap potensinya melalui suatu sitem dan strategi pendidikan yang mampu merespon berbagai tantangan tersebut.

Setelah pemerintah dan masyarakat melalui program penyelenggaraan satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan dalam menyiapkan SDM berkualitas global, maka disiapkan pula SDM berkualitas nasional. Dapat ditegaskan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan sebagai layananbelajar (Sagala,2007:6)

Kebijakan dalam bidang pendidikan yang dihasilkan pemerintah harus merupakan kebutuhan dan kondisi actual dari masyarakat (pendidikan). Apalagi kalau kita kaitkan dengan landasan filosofi pendidikan itu sendiri di mana kita berupaya untuk dapat menghasilkan manusia yang paripurna, sangatlah munafik bila kebijakan yang dihasilkan hanya berupa kepentingan perorangan atau kelompok yang justru lebih banyak merugikan seperti dari sisi pembiayaan, proses dan pembentukan karakter bangsa ini.

1.    Sistem Pendidikan Nasional

Tujuan dan fungsi pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab kemasyarkatan dan kebangsaan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan pendidikan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dan menguasai ilmu pengetahuan, dengan sasaran menjangkau segenap peserta didik dari semua jenis kategori umur (sepanjang hayat)

Fungsi pendidikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mencapai tujuan dan fungsi tersebut diatas aktualisasi pendidikan harus diproses dengan manajemen pendidikan yang dinamis, efektif dan efisien, adaptif, aspiratif, kondusif, dan koordinatif oleh tenaga kependidikan, guru, dan pengambil kebijakan pendidikan yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi professional pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Untuk memperjelas kompleksitas pendidikan tersebut digunakan pendekatan sistem, yaitu menekankan keseluruhan dan keutuhan, pemikiran terhadap bagian atau elemen sebagai subsistem, dan interaksi atau interelasi antar elemen. Sehubungan dengan hal itu sistem pendidikan nasional adalah alat dan tujuan yang mencapai cita-cita pendidikan nasional.

Mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional dapat dikemukan unsur-unsur penting dalam sistem pendidikan nasional. Dalam system pendidikan nasional daerah kabupaten/kota dapat melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pemerintah daerah kabupaten/kota perlu memberikan pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan (sekolah), sesuai digambar pada model input-output pendidikan dibawah ini:

 

 

2.    Kebijakan dan Nilai-nilai Pendidikan

Kebijakan dan nilai-nilai pendidikan selalu berinterkasi dengan unsur “moods” dan lingkungan masyarakat di mana kebijakan tersebut dibuat dan dikembangkan. Oleh karena itu, kebijakan dan nilai-nilai pendidikan akan mudah mengalami perubahan sebagaimana halnya perubahan iklim/lingkungan sosial ekonomi suatu bangsa. Sebuah kondisi yang penting untuk mendapatkan dukungan secara politik dalam suatu kebijakan adalah di mana kebijakan tersebut harus mendapatkan dukungan dari orang banyak. Menurut Macnay & Ozga (1985) dalam buku Tolib (2008:72) hal ini bisa dilihat dari tingkatan-tingkatannya sebagai berikut:

a.    clarity, suatu kebiajakn harus mengungkapkan kejelasan/tidak samar-samar

b.    consistency, suatu kebijakan dinyatakan konsisten apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kontradiksi

c.    efficiency, didalam memilih criteria untuk menetapkan suatu kebijakan digunakan sumber yang terbaik dan adanya keseimbangan antara cost dan benifit

d.   equity, suatu kebijakan yang diambil harus mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat

3.    Pelaksanaan Kebijakan dalam Pendidikan

Pelaksanaan kebijakan pemerintah selalu berupaya agar kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dapat dilaksanakan dan dipedomani oleh masyarakatnya. Persiapan  pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan dengan menggunakan teknik manajemen baru yaitu manajemen strategik. System analisis dalam perencanaan dilakukan melalui tiga tingkat yakni (1) spesifikasi masalah (problem specification) yang menuju ke arah suatu defenisi kualitatif dari system yang relevan; (2) analisis sistem (system analisys) yang berusaha utnuk memberikan suatu spesifikasi kualatitaif dari system tersebut; (3) sintesis sistem (system synthesis) yaitu berusaha memberikan pemecahan masalah tersebut. Sistem analisis ini merupakan usaha menentukan syarat-syarat pemecahan masalah dan alternatif pemecahannya.

Banyak cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk membina dan menjalankan kebijakannya. Cara-cara tersebut dapat ditempuh hal-hal berikut:

a.    Kebijakan itu bertumpu pada kebutuhan dasar rakyat, antara lain pendidikan. Artinya apabila kebutuhan dasar ini telah terpenuhi kemungkinan besar akan dapat mengurangi konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat

b.    Ganjaran dan hukuman, suatu kebijakan diterapkan dengan memberikan hukuman kepada pilihan diluar kebijakan dan memperoleh ganjaran bila mengikuti seperti yang dituntut oleh kebijakan tersebut.

c.    Pembinaan kepatuhan, hal ini dijalankan melalui suatu pola kegiatan yang jangka panjang dan jangka menengah melalui pendidikan dan pendidikan politik rakyat.

Keterlibatan pemerintah dalam pendidikan dapat dibagi kedalam bentuk-bentuk pola pelaksanaan pemerintah, yaitu pola sentralisasi kebijakan, dimana semua urusan dan masalah-masalah pendidikan menjadi tanggungjawab pusat. Pemerintah pusat memegang kendali utama dan control terhadap isi, cara, hasil, dan personel yang terlibat dalam pendidikan. Pola Desentralisasi, dimana kebijakan diserahkan kepada pemerintah daerah yang memiliki otonomi secara penuh untuk menggali potensi daerahnya, sehingga konflik-konflik antara pusat dan daerah dapat ditekan sekecil mungkin. Hal ini bisa terlaksana karena kebijakan-kebijakan yang dihasilkan merupakan aktualisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat.